Pemilihan kepala daerah (Pilkada) bukan sebuah ajang
seremoni dari pergantian pemimpin di suatu daerah. Lebih dari itu diharapkan
melalui Pilkada akan dihasilkan pemimpin yang dapat memberi kehidupanm lebih
baik bagi masyarakat yang dipimpinnya.Pilkada juga bukan untuk memenuhi para
elit politik yang punya hasrat besar untuk menjadi penguasa. Miris melihat
fenomena saat ini dimana banyak ditemui calon kepala daerah yang sebenarnya
tidak punya konsep untuk memimpin namun hanya karena punya modal besar akhirnya
dapat mendapat perahu politik sehingga lolos menjadi calon kepala daerah. Yang
terpenting juga, Pilkada sangat berpengaruh terhadap kesinambungan pembangunan
suatu daerah. Maka dari itu diharapkan kepala daerah terbaiklah yang akan
terpilih dan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk rakyatnya.
Proses yang baik akan menghasilkan Pemimipin yang baik. Partisipasi masyarakat
akan sangat menentukan seberapa jauh keberhasilan sebuah sistem demokrasi.
Gelaran Pilkada akan segera digelar. Kurang dari 2
bulan lagi pesta demokrasi di 269 daerah di Indonesia akan dihelat. Banyak
harapan dari digelarnya Pilkada ini, tentu yang paling utama adalah lahirnya
pemimpin terbaik yang dapat membuat kehidupan rakyat yang dipimpinnya menjadi
lebih baik. Tapi apakah pemimpin seperti itu dapat dihasilkan ditengah praktik
politik praktis yang dilakukan dari orang-yang terlibat dan menjadi bagian dari
perhelatan Pilkada itu sendiri. Kita lihat sendiri bagaimana praktik politik
yang terjadi saat ini. Praktik money
politic terus saja terjadi. Praktik tersebut dilakukan dengan dalih memberikan sembako, atau barang
lainnya. Masyarakat yang menjadi korban money
politic pun dengan senang hati untuk menerima barang-barang yang diberikan
kepadanya. Alhasil sang calon kepala daerah tersebut dapat meraih simpati
masyarakat dan pada akhirnya terpilih menjadi kepala daerah. Fakta inilah yang
terjadi selama ini dan akan terus terjadi. Pada akhirnya pemimpin yang
dihasilkan dari mekanisme Pilkada bukanlah pemimpin yang mempunyai visi misi terbaik
tapi lebih kepada calon yang punya modal uang dan jaringan elit politik partai.
Proses rekrutmen calon kepala daerah seperti ini sudah pasti menutup pintu
orang-orang yang sesungguhnya punya visi-misi dalam memimpin, namun karena
kurangnya modal uang dan jaringan elit politik partai akhirnya tidak diusung
oleh partai.
Fenomena ini sebenarnya bisa diantisipasi apabila masyarakat yang memiliki hak memilih adalah pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas bisa menjadi solusi agar Pilkada dapat melahirkan kepala daerah yang mempunyai kapasitas untuk memimpin. Pemilih yang cerdas dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang tinggi dan kemampuan ekonomi yang mencukupi sehingga tidak mudah terbuai dengan janji-janji.
Pemilih cerdas arinya pemilik yang rasional dan objektif dalam memilik. Pemilih cerdas memilih berdasarkan penilaian dirinya bukan atas dorongan uang, faktor saudara, suku atau yang lainnya. Pemilih cerdas tentu tidak sekedar asal memilih. Tapi berdasarkan kriteria pilihan. Seperti bagaimana integritasnya, komitmennya, dedikasinya dalam mengatasi berbagai masalah yang menimpa rakyatnya.
Pemilih cerdas rasional dan obyektif itu adalah pemilih yang memiliki hubungan emosional, bukan hubungan transaksional dengan calon pilihannya dan yakin betul bahwa yang dipilihnya itu bakal menang. Maka pemilih cerdas itu pasti akan melindungi, memelihara, menyayangi serta senantiasa akan mengampanyekan pilihannya kepada orang lain.
Berkaitan dengan pandangan pemilih cerdas, rasioanl dan obyektid adalah pemilih yang bisa membedakan mana calon kepala daerah yang visioner, berwawasan mana calon yang hanya mengandalkan popularitas. Pemilih rasional akan dapat membedakan mana calon memiliki visi mana calon yang haus akan kekuasaan.
Pemilih cerdas akan memahami dengan baik makna politik dan segala implikasinya terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian, pemilih cerdas tidak akan sembarangan memberikan hak suaranya hanya kepada para calon yang dianggap benar-benar baik dan bisa memperjuangkan perbaikan daerahnya.
Pemilih cerdas sebelum menentukan dukungan dan mencoblosnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), akan terlebih dahulu melakukan kalkulasi secara komprehensif agar tidak salah memilih. Pemilih cerdas tidak akan menjadikan uang recehan sebagai pengganti "nasib" dalam satu periode politik yang panjang. Sebaliknya, justru akan memberikan partisipasi secara sukarela untuk melakukan kerja-kerja politik yang panjang agar bis menghasilkan politisi yang memberikan harapan perbaikan negara.
Partai pasti berpikir rasional dalam memutuskan siapa yang bakal diusung dalam gelaran Pilkada. Elektabilitas seorang calon kepala daerah tentu menjadi pertimbangan utama. Dengan semakin banyaknya pemilih cerdas tentu peluang calon kepala daerah yang mempunyai konsep memimpin menjadi lebih besar untuk dapat maju menjadi salah satu calon kepala daerah. Pada akhirnya pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat akan dapat terpilih.
*Tulisan ini dimuat di media Fajar Sumatera pada Oktober 2015